HEADLINE NEWS || KEBUMEN
Proyek Rekonstruksi Jembatan Weton Kulon (STA 1+900) di Kebumen, yang menelan anggaran APBD sebesar hampir Rp 15 Miliar, diresmikan hari ini di tengah sorotan tajam dan kekhawatiran serius mengenai integritas strukturnya. Alih-alih merayakan ketahanan infrastruktur pasca bencana, peresmian ini dibayangi dugaan adanya retakan pada pasangan pondasi atau batu penopang yang dinilai tidak ditangani secara memadai, memicu pertanyaan besar tentang kualitas pekerjaan dan pengawasan, 4 November 2025
Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) Kebumen melontarkan kritik pedas terhadap kualitas pelaksanaan proyek yang dibiayai publik ini. Temuan di lapangan, yang didukung oleh dokumentasi foto yang beredar, mengindikasikan adanya perbaikan yang bersifat kosmetik pada titik retakan.
"Kami mengapresiasi rekonstruksi ini, tetapi anggaran Rp 14,8 Miliar menuntut kualitas mutlak, bukan perbaikan yang meragukan. Temuan kami di lokasi menunjukkan adanya 'tembelan' yang masih sangat baru di sisi kanan dan kiri sebelah utara jembatan, persis pada area pondasi. Ini sangat mengkhawatirkan," tegas Kang Haryanto, Ketua K3D Kebumen.
K3D mempertanyakan secara fundamental efektivitas Konsultan Pengawas (CV. Cahaya Konsultan) dan tanggung jawab Kontraktor Pelaksana (PT. Karya Adi Kencana) dalam memastikan standar keamanan. "Apakah pengawasan berjalan efektif? Apakah jembatan ini sudah lolos uji struktural pasca perbaikan yang diduga sekadar ditambal?" imbuh Haryanto, menuntut jawaban transparan dari pihak terkait.
Kekhawatiran publik ini diperparah oleh lokasi Jembatan Weton Kulon yang melintasi sungai berarus deras, yang rentan saat memasuki musim penghujan.
- Erosi Internal dan Korosi: Retakan, sekecil apapun pada struktur pondasi, berpotensi menjadi jalur masuk bagi air. Jika air merembes, dikhawatirkan akan terjadi erosi internal yang menggerus bagian dalam struktur atau memicu korosi pada tulangan baja di masa mendatang, secara drastis mengurangi umur teknis jembatan.
- Efek Jangka Pendek: Proyek ini didanai sebagai rekonstruksi pasca bencana. Jika kualitas pengerjaan cacat struktural, dana publik sebesar Rp 15 Miliar dinilai tidak efektif dan berisiko tinggi menyebabkan jembatan kembali ambruk saat banjir atau arus deras berikutnya, memicu kerugian ganda.
Demi memulihkan kepercayaan publik dan menjamin keselamatan, K3D mendesak Pemerintah Kabupaten Kebumen dan pihak terkait (BPBD, Kontraktor, dan Konsultan) untuk segera mengambil langkah konkret dan transparan:
1. Audit Teknis Independen: Melakukan audit struktural dan teknis yang kredibel dan independen terhadap seluruh kondisi jembatan, terutama pada area retakan yang ditambal, untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan bukan hanya camouflage (penyamaran) kosmetik.
2. Transparansi Dokumen: Membuka secara penuh kepada publik dokumen perencanaan, laporan pengawasan harian, dan hasil uji kualitas yang telah dilakukan sebelum peresmian.
3. Pertanggungjawaban Kontraktor: Memastikan Kontraktor Pelaksana menanggung seluruh biaya dan melaksanakan perbaikan struktural permanen jika terbukti ada cacat, sesuai dengan masa garansi proyek.
Kami menuntut akuntabilitas penuh atas dana rehabilitasi bencana yang sangat besar ini. Keselamatan dan ketahanan infrastruktur masyarakat Kebumen harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar peresmian seremonial," tutup K3D.
(Red)