Lapas Pekanbaru Ikuti Apel Bersama Virtual, Menteri HAM Tekankan Semangat Persatuan dan Kolaborasi

Lapas Pekanbaru Ikuti Apel Bersama Virtual, Menteri HAM Tekankan Semangat Persatuan dan Kolaborasi

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, ll Headline News 

 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru mengikuti kegiatan Apel Bersama Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual. Apel ini dipusatkan di Lapangan Upacara Kementerian Hukum RI, dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, bertindak sebagai pembina apel. Sementara itu, jajaran Lapas Kelas IIA Pekanbaru mengikuti kegiatan dari Aula Sahardjo Lapas Pekanbaru, Senin (14/07).

Dalam amanatnya, Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan kebersamaan antarkementerian dalam satu lingkungan koordinatif. “Satu pagar besar, satu lingkungan, satu keluarga, satu sahabat,” ucapnya sambil menyampaikan bahwa potensi sumber daya yang besar harus dikelola bersama-sama demi membangun bangsa secara menyeluruh dan berkeadilan.

Ia juga menyoroti peran strategis Kementerian Koordinator yang memiliki tanggung jawab besar dalam transmisi dan mempertahankan kebersamaan di antara seluruh kementerian terkait, termasuk Kemenkumham, Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dalam konteks tersebut, ia menyebut bahwa fungsi-fungsi seperti kekayaan intelektual, harmonisasi kebijakan hukum, politik hukum nasional, serta keimigrasian, merupakan elemen penting yang menyentuh langsung masyarakat.

“Saya memberikan kesempatan dan ruang terbuka kepada seluruh kementerian jika mengalami kesulitan menjangkau rakyat, maka pintu Kementerian HAM terbuka lebar,” tegas Natalius. Ia juga menyatakan bahwa Kantor Wilayah Kemenkum, Kemenham, dan Kemenimipas di seluruh Indonesia siap memfasilitasi program-program menteri lain yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Natalius Pigai menutup amanatnya dengan menegaskan bahwa membangun bangsa tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan melalui kolaborasi, persatuan, dan kesetaraan. “Kalau kita bersatu, maka rakyat juga akan bersatu. Kalau kita damai, maka rakyat pun akan hidup dalam kedamaian,” pesannya.

Apel bersama ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dari kementerian dan lembaga terkait secara serentak di seluruh Indonesia, sebagai bentuk penguatan sinergi dan koordinasi dibawah naungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Wujud Pertanggungjawaban, Koperasi Lapas Pekanbaru Gelar Rapat Anggota Tahunan

Wujud Pertanggungjawaban, Koperasi Lapas Pekanbaru Gelar Rapat Anggota Tahunan

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, ll Headline News 

 Seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru mengadakan kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2024. Bertempat di Aula Sahardjo Lapas Pekanbaru, RAT kali ini dihadiri oleh Pembina Koperasi yang juga selaku Kepala Lapas Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong, Ketua, Pengurus, dan Pengawas serta Anggota Koperasi Pegawai Lapas Pekanbaru, Sabtu (12/07/25).

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum tertinggi sebuah koperasi serta sebagai wujud komitmen tanggung jawab pengurus dan pengawas kepada anggota. RAT juga dilaksanakan sebagai wujud transparansi kepada seluruh anggota koperasi. Hal ini terlihat pada disampaikannya laporan pertanggungjawaban pengurus dan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun buku 2024. RAT juga dilaksanakan untuk menunjuk pengurus koperasi periode yang akan datang secara musyawarah mufakat oleh semua anggota yang hadir untuk mengelola koperasi.

Kegiatan RAT ini juga mengundang pihak dari Dinas Koperasi UKM (Usaha Kecil Menengah) sebagai pendamping jalannya kegiatan ini dengan memberikan arahan kepada seluruh pengurus koperasi yang sedang melaksanakan RAT dan menerima laporan pertanggung jawaban tahun buku 2024 dari pengurus Koperasi Lapas Pekanbaru.

Diawali dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Ketua Koperasi, Riki Katrikawati, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Kalapas Pekanbaru dan pembacaan laporan pertanggungjawaban.

"Maka dari itu, masukan, saran, dan pendapat dari anggota sangat dibutuhkan demi kemajuan koperasi. Mari kita susun rencana kerja serta program-program yang bisa membuat Koperasi kita menjadi berkembang, sehingga hasil yang didapat akan lebih maksimal. Dalam RAT ini juga kita akan membahas bersama terkait Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (INKOPASINDO),” tambah Riki usai membacakan laporan kegiatan.

Kalapas Kelas IIA Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong, dalam sambutannya menuturkan, "Koperasi merupakan bagian penting dalam mendukung kesejahteraan pegawai. Untuk itu, sinergi dan koordinasi yang baik antar pengurus serta pengawasan dari seluruh anggota menjadi kunci utama keberhasilan koperasi, karena pada dasarnya kegiatan ini dilaksanakan dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua," ucapnya.

Yang tidak kalah menarik dari kegiatan RAT ini adalah tersedianya berbagai macam doorprize bagi seluruh anggota koperasi yang hadir mulai dari hadiah hiburan sampai dengan hadiah utama tentunya dinanti nantikan oleh seluruh anggota koperasi yang hadir.

Operasi Patuh 2025 Dimulai, Polda Riau Komitmen Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas

Operasi Patuh 2025 Dimulai, Polda Riau Komitmen Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas

Redaksi       Comment   

Pekanbaru – ll Headline News 

Kepolisian Daerah Riau resmi menggelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2025 yang dibuka langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, melalui Apel Gelar Pasukan di halaman Mapolda Riau, Senin pagi (14/7/2025). Operasi ini mengusung tema “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas” dan akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 14 hingga 27 Juli 2025, di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan bahwa Operasi Patuh merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sesuai instruksi Mabes Polri. Operasi ini bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan edukatif, preventif, dan humanis, serta pemanfaatan teknologi seperti ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement).

> “Operasi ini menitikberatkan pada pendekatan kolaboratif lintas sektor dengan penegakan hukum sebagai langkah terakhir setelah edukasi dan pencegahan dilakukan,” ujar Irjen Herry.

Apel ditandai dengan pemasangan pita tanda dimulainya operasi kepada perwakilan personel dari Polantas, TNI, dan Dinas Perhubungan.

Fokus pada 5 Pilar Keselamatan dan Penertiban Kendaraan Bermuatan Lebih

Kapolda menjelaskan bahwa operasi ini berlandaskan lima pilar keselamatan, yaitu:

1. Sistem transportasi yang berkeselamatan,

2. Jalan yang berkeselamatan,

3. Kendaraan yang berkeselamatan,

4. Pengguna jalan yang berkeselamatan, dan

5. Penanganan kecelakaan secara profesional dan kolaboratif.

Berdasarkan data tahun 2024, tercatat 4.283 pelanggaran lalu lintas. Angka tersebut menurun tahun ini seiring dengan penguatan pengawasan berbasis ETLE mobile, yang difokuskan pada pelanggaran seperti penggunaan handphone saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman, melawan arus, melebihi batas kecepatan, serta pelanggaran Over Dimension dan Over Loading.

Kapolda juga menekankan pentingnya penertiban kendaraan luar daerah.

> “Kendaraan dari luar Riau tetap akan kami tindak dan data. Kami dorong agar kendaraan aktif di wilayah ini menggunakan pelat nomor BM,” tegasnya.

Tindakan tegas akan diterapkan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran Over Dimension dan Over Loading, karena berpotensi merusak infrastruktur jalan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

> “Polri tidak bisa bekerja sendiri. Operasi ini harus dilaksanakan secara kolaboratif bersama stakeholder terkait. Hindari pungli, utamakan keselamatan, dan lakukan tindakan secara humanis,” pesan Kapolda.

971 Personel Dikerahkan, Tujuh Jenis Pelanggaran Jadi Sasaran Prioritas

Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, menyebutkan bahwa 971 personel dikerahkan dalam Operasi Patuh 2025. Terdiri dari 122 personel Polda Riau dan 849 personel dari jajaran Polres se-Riau. Pelaksanaan operasi dimulai dengan apel serentak di seluruh wilayah hukum Polres di Provinsi Riau.

> “Operasi ini bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, mencegah pelanggaran, dan menekan potensi kecelakaan fatal,” jelasnya.

Adapun tujuh pelanggaran lalu lintas yang menjadi fokus utama penindakan, yaitu:

1. Tidak menggunakan helm,

2. Melawan arus,

3. Pengendara di bawah umur,

4. Mengemudi melebihi batas kecepatan,

5. Tidak menggunakan sabuk pengaman,

6. Menggunakan handphone saat berkendara, dan

7. Mengangkut penumpang lebih dari tiga orang pada sepeda motor.

Selain itu, penindakan terhadap kendaraan dengan Over Dimension dan Over Loading terus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan himbauan kepada para pengemudi serta pemilik kendaraan.

Kombes Taufiq berharap, melalui Operasi Patuh ini, kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dapat semakin meningkat.

> “Mari kita jadikan keselamatan sebagai budaya bersama. Dukung kelancaran dan keamanan lalu lintas di wilayah Riau demi keselamatan kita semua,” pungkasnya.(***)

Gaya Hidup Sehat, Warga Binaan Lapas Pekanbaru Rutin Laksanakan Senam Pagi

Gaya Hidup Sehat, Warga Binaan Lapas Pekanbaru Rutin Laksanakan Senam Pagi

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, ll Headline News 

 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru melakukan kegiatan senam pagi yang dipandu oleh dua orang instruktur senam, ini merupakan kegiatan rutin setiap hari Selasa dan Sabtu pagi yang terus dilakukan dalam menjaga kesehatan fisik dan juga meningkatkan daya tahan tubuh WBP, Sabtu (12/07/2025).

Tampak seluruh warga binaan begitu antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan pagi. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Pekanbaru, Angki Setyo Andrianto, menjelaskan bahwa kegiatan senam merupakan aktivitas rutin yang wajib diikuti oleh seluruh warga binaan Lapas Pekanbaru, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan jasmani bagi warga binaan.

“Untuk menjaga kesehatan tubuh serta meningkatkan imunitas dalam tubuh, setiap pagi Hari Selasa dan Sabtu selalu menyelenggarakan kegiatan senam sehat bagi warga binaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan jasmani rutin yang wajib diikuti oleh warga binaan,” ungkap Angki.

Jika tubuh sehat dan bugar secara fisik, maka kemampuan konsentrasi juga akan meningkat dan memudahkan dalam menjalani kegiatan pembinaan sehari-hari. Senam juga dapat memperkuat tulang, membantu menormalkan aliran darah dan melatih urat saraf yang kaku serta meningkatkan kesehatan jantung dan stamina tubuh. Olahraga ini juga bisa menjaga fungsi otak, mencegah pikun, juga bisa mengurangi stres dan membuat lebih bahagia karena dengan kita melakukan gerakan senam maka tubuh akan melepaskan hormon endorphine.

Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan positif dari Lapas, salah satunya senam pagi WBP menjadi semakin semangat dan tidak mudah merasa jenuh. Dengan demikian kesehatan mereka pun terjaga selama menjalani masa pidana.

*Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Mozambik, Menteri Nusron Harap Kerja Sama dengan Indonesia Terus Diperkuat

*Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Mozambik, Menteri Nusron Harap Kerja Sama dengan Indonesia Terus Diperkuat

Redaksi       Comment   

Jakarta - ll Headline News 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid hadir mewakili pemerintah Indonesia dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan ke-50 Republik Mozambik, yang digelar di Jakarta pada Jumat (11/07/2025). Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan peringatan emas ini sebagai tonggak bersejarah untuk membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan Mozambik di berbagai bidang.

“Indonesia berkomitmen kuat untuk terus mempererat kerja sama kedua negara. Mari bersama-sama, kita eksplorasi berbagai peluang baru, kita atasi berbagai tantangan global yang ada, dan kita bangun masa depan yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Nusron Wahid.

Hubungan bilateral Indonesia-Mozambik sudah berlangsung selama 33 tahun lamanya. Kemitraan ini semakin erat setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Mozambik pada Agustus 2023. Sejumlah kerja sama strategis pun terus dikembangkan, mulai dari perdagangan, energi, hingga infrastruktur. 

Mozambik menjadi negara Afrika pertama yang menandatangani Perjanjian Perdagangan Preferensial dengan Indonesia, yang berlaku sejak 2022. Ini membuka peluang besar untuk meningkatkan volume perdagangan dan kesejahteraan rakyat kedua negara.

“Atas nama pemerintah dan rakyat Republik Indonesia, izinkanlah saya mengucapkan selamat kepada pemerintah dan rakyat Republik Mozambik atas pencapaian yang luar biasa selama lima dekade terakhir,” tutur Menteri Nusron.

Ucapan selamat tersebut juga sejalan dengan apresiasi yang disampaikan Duta Besar Mozambik untuk Indonesia, Belmiro José Malate. Dalam pidatonya, ia menegaskan pentingnya peran negara-negara sahabat, termasuk Indonesia, dalam perjalanan panjang kemerdekaan Mozambik.

“Kemerdekaan Mozambik tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan negara-negara sahabat dan masyarakat di berbagai belahan dunia, serta organisasi-organisasi progresif yang memperjuangkan perdamaian, kebebasan, dan kemajuan. Rasa terima kasih kami pada hari ini tidak hanya didasarkan pada kebersamaan di masa lalu, tetapi juga pada perjalanan kita bersama yang terus berlanjut,” pungkas Belmiro José Malate. (JM/FA)

Rapim Semester I, Menteri Nusron Minta Jajaran Evaluasi Tunggakan dan Layanan Elektronik

Rapim Semester I, Menteri Nusron Minta Jajaran Evaluasi Tunggakan dan Layanan Elektronik

Redaksi       Comment   

Jakarta - ll Headline News 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunggakan layanan pertanahan yang terjadi di berbagai Kantor Pertanahan (Kantah) di Indonesia. Secara khusus, ia menugaskan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) beserta jajaran untuk segera meninjau dan menangani urusan tersebut

“Tolong dibantu Kapusdatin (Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang) dan Tenaga Ahli, betul-betul di-reviu ada berapa tunggakan di tiap Kantah, permohonan layanan apa pun yang nyangkut, ada di mana saja,” tegas Menteri Nusron saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Semester I Tahun 2025, yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (11/07/2025).

Berdasarkan laporan Kapusdatin, dari total Kantah yang ada, baru 58 yang layanan _online_-nya aktif, dan sebagian besar belum termasuk dalam 125 Kantah yang mendominasi 75% layanan nasional. Kondisi ini menurut Menteri Nusron menjadi salah satu alasan banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan BPN.

Menteri Nusron juga menekankan perlunya identifikasi hambatan layanan, termasuk proses yang melibatkan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Evaluasi ini terutama penting untuk layanan dasar, seperti Sertipikat Hak Milik (SHM) bagi masyarakat kecil, yang sifatnya langsung menyentuh kepentingan rakyat. "Kalau perlu, semua proses itu langsung terkoneksi dengan notaris atau PPAT, supaya kita tahu _bottleneck_-nya di mana, apakah di notaris atau di Kantah," ujarnya. 

Rapim Evaluasi Semester I akan digelar secara dua tahap. Rapat tahap pertama yang berlangsung kali ini dibuka dengan pemaparan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen), Pudji Prasetijanto Hadi. Ia melaporkan terkait data pelayanan, laporan PNBP, evaluasi anggaran sekaligus proyeksi ke depannya, registrasi Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri terkait regulasi layanan, dan pembahasan mengenai sumber daya manusia (SDM). 

Dalam pertemuan ini, dibahas pula perkembangan penyusunan Peraturan Menteri terkait jalur karier (_career path_) di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Menutup pertemuan, Inspektur Jenderal (Irjen), Dalu Agung Darmawan, yang melaporkan terkait progres pengawasan, khususnya tindak lanjut temuan BPK.

Rapim kali ini diikuti secara luring oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir mengikuti rapat secara daring, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. (LS/JR)

Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR

Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR

Redaksi       Comment   

Palu - ll Headline News 

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi kunci strategis dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Saat ini, dari total kebutuhan 2.000 dokumen RDTR secara nasional, baru 695 yang berhasil disusun. Di Pulau Sulawesi, dari target 451 RDTR, masih kekurangan 361 dokumen. Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan perlunya pembagian tanggung jawab untuk mempercepat penyusunannya.

“Supaya kita tidak saling menyalahkan soal lambatnya penyusunan RDTR, kita harus _sharing the pain, sharing the gain,_ antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tegas Menteri Nusron dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/07/2025).

Untuk menyelesaikan kekurangan tersebut, Menteri Nusron mendorong skema pembagian tanggung jawab, yakni sepertiga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN, sepertiga menjadi kewajiban pemerintah provinsi, dan sepertiga lagi menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.

“Karena pemerintah provinsi tidak boleh menyusun RDTR, maka nanti kami usulkan mekanismenya adalah hibah dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, supaya _legal standing_-nya jelas,” tegas Menteri Nusron.

Secara rinci, kekurangan RDTR di Pulau Sulawesi adalah Sulawesi Utara kurang 59; Sulawesi Tenggara kurang 96; Sulawesi Barat kurang 21; Sulawesi Selatan kurang 111; Sulawesi Tengah kurang 51; dan Gorontalo kurang 23.

Forum ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, Menko AHY menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyusunan RDTR yang berkualitas.

Ia mengapresiasi kerja bersama yang telah dilakukan dalam menghadirkan peta berskala besar yang menjadi dasar penting dalam perencanaan tata ruang. “Terima kasih atas kerja keras yang dilakukan oleh BIG selama ini untuk bisa menghadirkan peta berskala besar 1:5.000. Tentunya bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dan seluruh _stakeholders_ lainnya yang sangat esensial untuk menyusun RDTR,” pungkas Menko IPK.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, secara simbolis menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi. Sulawesi menjadi pulau pertama di Indonesia yang seluruh wilayahnya telah dipetakan secara detail. Peta ini penting untuk mendukung perizinan, investasi, dan pembangunan, serta meminimalkan tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Dalam forum ini, Menteri Nusron turut didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri beserta jajaran. (GE/RT)